23 Okt 2017

Pemerintahan Teroris dan Hoax

Lagi-lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat memaksa. Setelah sebelumnya mengancam 'menghentikan pelayanan terhadap'  segala jenis administrasi bagi masyarakat yang tidak menjadi anggota BPJS, sekarang semua pengguna jasa telekomunikasi diwajibkan meregistrasi ulang kartu prabayarnya dan divalidasi sesuai nomor induk kependudukan. Bijak tapi memaksa. Bagaimana kalau saya tidak setuju misalnya?

Saya punya banyak alasan untuk tidak setuju. Pertama, provider penyedia layanan telekomunikasi saja 'tak pernah mempermasalahkannya'. Berikutnya, alasan pemerintah mengeluarkan peraturan itu sendiri.
Alasan pertama yang dipakai adalah untuk mencegah terorisme? Pemerintah menuduh rakyatnya sendiri sebagai teroris? Pemerintah macam apa ini? Sangkaan saya, Peraturan Menteri No 12 tahun 2016 yang efektif diberlakukan akhir Oktober ini seperti 'ancaman' yang dikirim Kominfo via sms ini adalah untuk memata-matai rakyatnya sendiri. Sangkaan saya ini dipertegas oleh alasan pemerintah berikutnya, memberantas hoax.

Dua alasan ini sangat ironi mengingat bahwa selama ini justru pemerintah yang telah menteror rakyatnya sendiri dengan segala macam kriminalisasi ulama dan aktivis. Pemerintah sendiri adalah produsen hoax dengan aneka jenis klaim prestasinya yang terbukti dusta. Presiden malah sangat ramah terhadap penyebar hoax dengan berkali-kali mentraktir mereka makan di Istana Negara. Ustadz Alfian Tanjung yang memberi info A1 soal PKI ditangkap. Emak-emak menulis kritis di dunia maya ditangkap. Si Kodat, teroris yang pidato resmi di dunia nyata malah dibiarkan begitu saja.

Alasan ngawur berikutnya adalah untuk 'meroketkan ekonomi'. Transaksi non tunai perbankan lebih aman, dan segala jenis penyaluran bantuan lebih mudah, katanya. Padahal pengalaman saya menunjukkan bahwa pihak bank lah yang paling sering 'menjual' nomor telepon nasabahnya, termasuk untuk kepentingan penipu dan penipuan. Memudahkan penyaluran bantuan tunai? Ini maksudnya pemerintah mau menyebarkan nomor-nomor telepon kepada pihak lain? Begitu? Mending kayak presiden aja sekalian. Bekerja tanpa mekanisme yang jelas. Bagikan sertifikat dan sepeda sendirian, hahaha...!

Related Posts

Pemerintahan Teroris dan Hoax
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.